comment 0

Krisis Pengetahuan Dalam Abad Informasi di Indonesia dan Solusinya

Bagikan

Tulisan ini adalah tulisan berjalan yang sedang saya kerjakan untuk serial diskusi Riwayat Krisis Pengetahuan di Indonesia yang akan diadakan oleh Rukun Bestari. Oleh karena itu, tulisan ini memiliki banyak kekurangan yang masih berusaha saya lengkapi baik dari sisi isi maupun redaksi bahasa.

PADA September 2016 lalu, Indonesia dikejutkan oleh peristiwa terungkapnya penipuan dan pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang bernama Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Taat Pribadi dipercaya memiliki kemampuan menggandakan uang. Syaratnya adalah pengikut harus menyerahkan mahar uang jutaan rupiah dan membaca amalan atau wirid.

Dalam pengumuman yang dipasang pada Desember 2015 tertulis “Mulai bulan ini kami dari padepokan (Dimas Kanjeng) mengadakan program pesugihan instan tanpa tumbal, serta tanpa risiko. Program ini kami khususkan bagi para pasien yang membutuhkan modal usaha yang cukup besar, hutang yang menumpuk (di atas Rp 1 miliar).”

Untuk bisa mengikuti program pesugihan instan ini, peserta harus berusia minimal 21 tahun dan berani melakukan ritual. Jika tidak berani, calon peserta pesugihan dapat diwakilkan oleh tim pesugihan. Syarat berikutnya adalah belum pernah melakukan perjanjian pesugihan di tempat lain, suci lahir dan batin (wanita tidak boleh mengikuti program ini pada saat datang bulan), harus memiliki kamar kosong di rumah. Proses pesugihan itu berupa tinggal 2 hari 2 malam di dalam gua, sanggup puasa 2 hari 2 malam, dan pada malam hari tidak boleh tidur. Sedang biaya ritual sebesar Rp 10.000.000. Rinciannya adalah pengganti tumbal kambing kendit Rp 5.000.000, ayam cemani Rp 2.000.000, minyak songolangit Rp 2.000.000, bunga, candu, kemenyan, nasi tumpeng, kain kafan, dan lain-lain sebesar Rp 1.000.000

Pada 27 Agustus 2015 termuat berita di kompas.com bahwa Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Iskandar Zulkarnain saat membuka seminar nasional ke-26 Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) di Jakarta mengatakan jumlah peneliti Indonesia jauh di bawah India, Brasil, Rusia, Tiongkok, dan Korea.

Saat ini, menurut dia, jumlah peneliti Indonesia hanya 90 peneliti per satu juta penduduk. Sementara itu, jumlah peneliti Brasil mencapai 700 orang per 1 juta penduduk. Rusia 3000 peneliti per 1 juta penduduk, India 160 peneliti per 1 juta penduduk, Korea 5.900 peneliti per 1 juta penduduk, dan Tiongkok 1020 peneliti per 1 juta penduduk.

Indikator lain yang ia ungkapkan bahwa persentase total belanja nasional untuk penelitian dan pengembangan terhadap rasio produk domestik bruto (PDB). Saat ini, total belanja nasional untuk kegiatan penelitian dan pengembangan Iptek baru 0,09 persen. Angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan negara Malaysia, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Israel. Lalu jumlah institusi riset di Indonesia juga masih bisa dihitung dengan jari. Bandingkan dengan institusi riset di Amerika Serikat yang sudah mencapai 394, di Jerman lebih dari 180, dan di Jepang jumlahnya di atas 70.

Di tirto.id pada 11 Juli 2016 diturunkan liputan mengenai “Muramnya Dunia Riset di Indonesia”. Ditulis bahwa jumlah jurnal di Indonesia dinilai masih kurang bagi masyarakat luas. Dalam sebuah skala, satu jurnal digunakan untuk 410 ribu penduduk di tanah air. Sedangkan di Singapura satu jurnal paten digunakan untuk 200 orang. Lalu dalam setahun penelitian yang dipublikasikan di Indonesia maksimal hanya sekali, padahal jika melihat negara-negara lain, seperti Tiongkok publikasi ilmiah bisa mencapai tiga hingga empat kali dalam setahun

Pada 2014, menurut data scimagojr.com, Indonesia menerbitkan 5.499 jurnal ilmiah pada publikasi-publikasi internasional. Tak hanya kalah dari Singapura, negara ini juga kalah dari Malaysia dan Thailand. Tiga negara itu menghasilkan angka masing-masing 17.198, 25.330, dan 12.061 jurnal. Bukan hanya tak menonjol di lingkup ASEAN, Indonesia juga dikalahkan negara-negara yang tengah mengalami konflik seperti Mesir, Pakistan, dan Ukraina, yang masing-masing peneliti di negaranya memproduksi 14.196, 10.541, dan 9.218 jurnal ilmiah.

CSIS memberikan perbandingan mengenai jumlah doktor di Indonesia dan negara lain. Saat ini Cina telah memiliki 800 ribu doktor, sedangkan India 600 ribu. Sementara Indonesia disebut hanya memiliki 30 ribu doktor. Jumlah doktor di Indonesia tersebut jauh dari jumlah ideal berdasarkan jumlah penduduk, yaitu 160 ribu doktor. Yang lebih menarik lagi, komposisi doktor di Indonesia sungguh ajaib: 80 persennya berasal dari bidang kajian ilmu agama, ilmu hukum, dan ilmu ekonomi.

Pada 20 Maret 2015, seratusan warga Pegunungan Kendeng, Rembang mendatangi Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM) dan menggelar aksi demontrasi, Aksi demonstrasi warga Rembang dilakukan sebagai bentuk penolakan kesaksian dua dosen UGM yaitu Eko Haryono dan Heru Hendrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang sehari sebelumnya yang mengatakan bahwa kawasan Pegunungan Kendeng termasuk kawasan karst muda dan boleh ditambang. Jika ada kategorisasi karst muda dan kemudian boleh ditambang, Gun Retno mengatakan ke depan tak akan ada lagi kawasan karst tua. Sebab saat karst masih muda sudah dihabiskan dengan ditambang.

Tahun 2009, bocah kelas IV SD bernama Ponari mengejutkan Indonesia karena bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Cara yang perlu dilakukannya untuk menyembuhkan sakit adalah dengan cara mencelupkan batu di tangannya ke dalam air yang lalu berebut diminum atau diciprati ke tubuh yang sedang sakit.

Potongan berita-berita di atas merupakan potret yang bisa ditemukan dengan mudah untuk memberi gambaran bagaimana posisi pengetahuan di dalam masyarakat. Saya meyakini bahwa Indonesia sedang darurat pengetahuan dan terjadi kemandegan nalar yang dibiarkan bertahun-tahun tanpa solusi. Bahkan dapat dikatakan satu sektor yang tidak pernah disentuh untuk dikembalikan hakikatnya saat reformasi adalah sektor pembangunan pengetahuan untuk masyarakat.

Inilah yang saya maksudkan dengan krisis pengetahuan yang gejala-gejalanya bisa ditemukan di dalam sivitas akademika, misalnya, bagaimana research university tidak lebih dari pemanfaatan riset akademik mengabdi pada kebutuhan-kebutuhan yang dipesan oleh pengambil kebijakan dan industri. Juga bagaimana lulusan pendidikan tinggi lebih dari 18 tahun tidak lebih dari sekrup untuk menjalankan roda pembangunan.

Apa yang terjadi pada sivitas akademika hari ini, jejak sejarahnya bisa dilacak pada masa awal Orde Baru, saat NKK/BKK dilakukan dan saat segelintir lulusan Berkeley mengendalikan produksi pengetahuan semata untuk mendukung ideologi Pembangunan (Developmentalism) yang belakangan tidak menyejahterakan rakyat, tetapi hanya menggemukkan kantong pengusaha dan melanggengkan kekuasaan Soeharto penguasa Orde Baru. Di zaman Orde Baru, pengetahuan dikendalikan oleh negara dan secara sistematis negara memunculkan rezim pengetahuannya sendiri yang melakukan peminggiran intelektual dan libridisasi pengetahuan yang dihasilkan oleh para intelektual yang berseberangan posisi dengan rezim.

 

Penghancuran Pengetahuan, Peminggiran Intelektual dan Librisida

Sejarawan Universitas Gadjah Mada Dr Abdul Wahid pada 11 Agustus 2016 di Melbourne University mengemukakan hipotesa terjadinya genosida intelektual di lingkungan pendidikan tinggi Indonesia pasca peristiwa 1965. Hal itu ditandai dengan pemecatan dan penyingkiran ribuan dosen dan mahasiswa yang dituding sebagai elemen kiri. Kajian Dr Wahid yang didasarkan atas berbagai sumber primer dan wawancara, mencoba mengalisis bagaimana kampanye anti komunis yang dijalankan Orde Baru berubah menjadi genosida intelektual, yang mengubah kehidupan akademik dan pengelolaan univeristas di Indonesia. Dijelaskan, sejak era Demokrasi Terpimpin seluruh elemen bangsa diarahkan untuk mendukung revolusi yang didengungkan Presiden Sukarno: “Universitas pun harus ambil bagian dan menjadi alat revolusi”.

Dalam perkembangannya, Demokrasi Terpimpin dengan ideologi Nasakom dipandang lebih banyak menguntungkan PKI. Di era ini lahir berbagai lembaga pendidikan yang berafiliasi atau terkait dengan PKI seperti Universitas Rakyat, Akademi Aliarcham dan lainnya. Gerakan mahasiswa dan intelektual kiri pun sangat menonjol seperti CGMI, IPPI, HSI serta Serikat Pekerja Pendidikan.

Di sisi lain perkembangan pendidikan tinggi cukup pesat, dari 8 universitas negeri menjadi 39 universitas negeri di tahun 1963. Selain itu dari 112 universitas swasta menjadi 228 di tahun 1965. Secara keseluruhan terdapat 355 universitas dan akademi dengan 278 ribu mahasiswa. Juga sebelum peristiwa 1965 adalah giatnya kerjasama pendidikan tinggi Indonesia dengan dunia internasional baik dari Barat maupun Timur. Negara-negara Barat cenderung membantu capacity building sementara negara Blok Timur membantu di sektor pembangunan infrastruktur.

Namun setelah terjadi peristiwa 1965, Menteri Pendidikan Tinggi saat itu langsung menerbitkan SK Nomor 1 tahun 1965 yang menutup 14 institusi pendidikan tinggi yang disinyalir terkait dengan PKI. Dalam keputusan Menteri PTIP selanjutnya 2 universitas PKI juga ditutup serta organisasi mahasiswa CGMI dinyatakan terlarang.

Lalu proses skrining di lingkungan pendidikan tinggi dijalankan dengan melibatkan unsur militer, selain tim skrining dari lingkungan kampus sendiri. Hasilnya, di UGM misalnya tercatat 115 orang dosen dan staf yang disingkirkan bersama 3.006 orang mahasiswa. Mereka ini kemudian menjadi tahanan politik (Tapol). Di Unpad ada 25 dosen dan staf serta 227 mahasiswa yang disingkirkan, sedangkan di IKIP Banding 17 dosen dan 63 mahasiswa. Di Undip tercatat 17 dosen sedangkan di USU Medan ada 5 dosen dan 10 mahasiswa yang disingkirkan.

Selanjutnya di Universitas Andalas Padang ada 39 mahasiswa serta di Universitas Hasanuddin Makassar 95 dosen dan staf disingkirkan. Di Universitas Sam Ratulangi Manadi menyingkirkan 24 dosen dan 100 mahasiswa yang dicap kiri sedangkan di IKIP Manado ada 19 mahasiswa. Terakhir di Universitas Mulawarman ada 299 dosen dan staf serta 3.464 orang mahasiswa yang disingkirkan karena dianggap tidak bersih lingkungan. Universitas Indonesia tidak ada laporan hasil skrining ini namun diperkirakan sekitar 1.000 mahasiswa dari GMNI ASU yang disingkirkan.

Selain itu, buku-buku literatur kiri hilang dan dilarang bersamaan dengan hilangnya tradisi teori-teori kritis. Putusnya hubungan diplomatik dengan Cina dilengkapi rejim Orde Baru dengan melarang penggunaan aksara cina dalam barang cetakan dan non-cetakan. Selain Jaksa Agung, Departemen Pendidikan, Departemen Agama, bahkan Departemen Perdagangan, Dirjen Pers dan Grafika, dikerahkan untuk mengawasi buku.

Namun di sini juga berlangsung librisida. Jaksa Agung menyebutnya sebagai “misi pembersihan dosa” atau pemusnahan buku. Hasilnya, dalam 1 bulan ada 2.000 buah buku dimusnahkan dalam pergolakan politik di masa lalu. Membakar buku menjadi atraksi yang diliput media.

Tidak berhenti di sana, pada tahun 2009 misalnya, ada lima buku yang dilarang beredar: (1) Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto karya John Roosa; (2) Suara Gereja bagi Umat Tertindas: Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri karya Socratez Sofyan Yoman; (3) Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965 karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan; (4) Enam Jalan Menuju Tuhan karya Darmawan; (5) Mengungkap Misteri Keberagaman Agama karya Syahrudin Ahmad.

Pada 13 Juni 2012 terjadi pembakaran 216 eksemplar buku 5 Kota Paling Berpengaruh di Dunia karya Douglas Wilson di halaman belakang Bentara Budaya, kompleks Gramedia, Jakarta serta pembakaran buku yang sama di Cakung (Jawa Barat), Surabaya, Semarang, Makassar, dan Pekanbaru.

Bila ditarik mundur ke hari sebelumnya, aksi-aksi librisida dalam bentuk lain telah lebih dulu muncul dan mendahului. Pembubaran paksa diskusi buku Irshad Manji di komunitas Salihara pada bulan Mei 2012, kemudian penyitaan atas buku-buku yang dinilai radikal di Madura pada Februari 2012. Maka sebetulnya, librisida kian kerap dilakukan dan makin vulgar dilakukan tanpa malu-malu sampai hari ini. Yang bahkan kita belakangan menganggapnya hal yang biasa saja.

 

Paradoks di Abad Informasi: Sebuah Ruang yang Ditinggalkan Kosong

Dalam 20 tahun terakhir pertumbuhan komputer begitu cepat, melampaui teknologi informasi sebelumnya. Perlahan tapi pasti, dari masyarakat industri, masyarakat telah berubah menjadi masyarakat informasi (information society). Daniel Bell menyebutnya dengan masyarakat pasca-industri (post-industry society). Manuel Castells menyebutnya masyarakat berjejaring (networked society).

Masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat dimana produksi, distribusi dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Jadi dapat dikatakan bahwa pengolahan informasi adalah inti dari kegiatan. Proses produksi, distribusi dan manipulasi ini dibantu oleh teknologi informasi yang mengubah cara hidup kita berbisnis, bagaimana kita belajar, bagaimana kita menggunakan waktu luang kita, bagaimana kita kontak dengan pemerintah, dan bagaimana kita berdemokrasi.

Imbas dari masyarakat informasi ini adalah: 1) proses politik dipengaruhi oleh pengarus utamaan informasi. 2) Keputusan politik tidak lagi dilandaskan pada kekuatan politik semisal suara mayoritas. 3) Kemunculan gagasan Deliberative Democracy yaitu situasi di saat keputusan politik merupakan produk dari diskusi dan debat yang masuk akal dan adil di antara warga negara.

Namun ruang yang tersedia dari kemajuan teknologi informasi ini tidak bisa diisi dengan cepat karena sedikitnya informasi yang menjadi pengetahuan dan jumlah intelektual yang memrihatinkan dada tadi. Ia hanya menjadi ruang yang ditinggalkan kosong dan sebagaimana ruang yang begitu lama kosong yang ada hanyalah sampah dan hantu.

Wujud sampah dan hantu itu di ruangan kosong itulah realita yang tersaji manakala kita berbicara mengenai absennya pengetahuan di abad Informasi di Indonesia. Maka tidak mengherankan mengapa Dimas Kanjeng laku keras dan kisah Wahyu Setiaji dipercaya bahkan oleh kaum terdidik di Indonesia.

 

Urgensi Menumbuhkan Intelektual Publik Baru

Pemikir Italia Antonio Gramsci dalam Prisons Notebook pernah menyebut mengenai intelektual organik. Gagasan ini perlu dikunjungi kembali hari ini. Menurut Gramsci, setiap orang adalah intelektual, tetapi tidak semua orang memiliki fungsi intelektual di masyarakat. Setiap kekuatan sosial yang hegemonik, ditopang oleh intelektual yang memroduksi pengetahuan dan memberi legitimasi pada tatanan yang dibangun oleh kekuatan sosial tersebut. Intelektual ini yang nantinya akan berkontestasi untuk memenangkan ‘perang posisi’ yaitu proses transformasi kultural yang akan menghancurkan posisi hegemonik tertentu. Saat kemenangan itulah, terbuka jalan terjadinya perubahan sosial.

Gagasan intelektual organik ini menjadi relevan di abad informasi ini, di mana sebenarnya pengetahuan relatif banyak tersedia di internet. Telah lama Project Gutenberg melepaskan salinan buku-buku berkualitas yang telah melewati masa kadaluarsa hak penerbitannya. Tak terbilang upaya penciptaan platform-platform teknologi yang menampung artikel-artikel ilmiah hingga populer mulai dari academia.edu hingga situs user-generated content lokal maupun internasional.

Buku dan jurnal ilmiah yang semula mengharuskan pembaca datang ke perpustakaan atau toko buku, kini tersedia cukup banyak baik dalam bentuk repository webs atau mobile apps. Kondisi-kondisi ini dapat dijadikan modal.

Selanjutnya, ada banyak pemikiran mengenai pembentukan kelas terdidik dalam bentuk kelas online. Baik eksperimentasi dalam bentuk kelas belajar sendiri/mandiri maupun kelas dengan pendamping seperti School in The Cloud di India.

Yang perlu dilakukan adalah memulai gerakan pengetahuan baru. Gerakan ini dilakukan oleh generasi terdidik yang akan memanfaatkan teknologi informasi. Mereka ini yang akan menjadi intelektual baru yaitu menjadi intelektual publik yang independen, non partisan dan non sektarian.

Istilah intelektual publik ini penting dikemukakan karena produksi pengetahuan yang dilakukan intelektual ini nantinya berdasar atas kebutuhan yang mencuat dalam praksis masyarakat dan ketiga sikap tersebut merupakan cawan suci yang menjaga pengetahuan yang dimiliki tidak cemar oleh kekuatan oligarki.

Apa peranan yang dimainkan oleh intelektual publik ini dalam aras pengarusutamaan informasi di abad Informasi? Saya berpikir perannya justru bersama kaum Organizer di basis akar rumput memproduksi pengetahuan untuk dipakai sebagai bahan bakar gerakan. Ia bukan berada dalam posisi melakukan perang posisi karena tugas itu diambil alih oleh kaum Influencer. Juga bukan berada di ujung perjalanan tatkala masyarakat sudah melakukan tindakan membagikan pengetahuan, tetapi sekali lagi berada di proses paling awal yakni mencelikan mata masyarakat atas situasi yang ada dengan pengetahuan.

Dengan lahirnya generasi intelektual publik baru ini, harapan saya akan terbangun pengetahuan baru yang dapat digunakan secara berkelanjutan.

 

[dam]

 

Daftar Pustaka:

Artikel tirto.id berjudul “Muramnya Wajah Dunia Riset Indonesia” pada 11 Juli 2016 https://tirto.id/muramnya-wajah-dunia-riset-indonesia-bsF6 Diakses 7 Oktober 2016.

Artikel kompas.com berjudul “Ini Perbandingan Jumlah Peneliti Indonesia dengan Negara Lain” pada tanggal 27 Agustus 2015 http://nasional.kompas.com/read/2015/08/27/10335481/Ini.Perbandingan.Jumlah.Peneliti.Indonesia.dengan.Negara.Lain Diakses 7 Oktober 2016.

Artikel detik.com berjudul “Genosida Intelektual Kiri di Indonesia Pasca 1965” pada 12 Agustus 2016 http://news.detik.com/australia-plus-abc/3274077/genosida-intelektual-kiri-indonesia-pasca-1965 Diakses 7 Oktober 2016

Majalah ASASI Edisi Januari-Pebruari 2010. “Pelarangan Buku: Otoritarianisme dari Zaman ke Zaman” http://lama.elsam.or.id/mobileweb/article.php?act=content&m=0&id=419&cid=403&lang=in Diakses 7 Oktober 2016

Robet, Robertus. Draft makalah “Pelarangan Buku dalam Politik Kebudayaan Indonesia” ditulis pada 17 Maret 2010.

Gramsci, Antonio. Selection of Prison Notebooks. 1971. http://courses.justice.eku.edu/pls330_louis/docs/gramsci-prison-notebooks-vol1.pdf Diakses pada 7 Oktober 2016

Ramos Jr, Valeriano. The Concepts of Ideology, Hegemony, and Organic Intellectuals in Gramsci’s Marxism. Terbit pertama kali dalam Theoretical Review No. 27, March-April 1982 https://www.marxists.org/history/erol/periodicals/theoretical-review/1982301.htm Diakses pada 7 Oktober 2016

Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *